Perspektif Awal untuk Perjuangan Pembebasan Nasional Papua


0 Free West Papua,
LSM 17:55 Sebarkan ! “Share”…
Perspektif Awal untuk Perjuangan Pembebasan Nasional Papua Aksi Papua
19 Sept 2016
Perspektif Awal untuk Perjuangan Pembebasan Nasional Papua
Tidak mudah untuk memberikan penilaian teoritik terhadap perjuangan pembebasan nasional Papua dengan situasi obyektifnya yang sangat spesifik dan kompleks. Tapi sudah menjadi tugas kaum revolusioner untuk memberikan penilaian teoritik yang tepat terhadap bentuk-bentuk baru perjuangan yang lahir dari kehidupan, sebagai panduan untuk aksi revolusioner. Perjuangan pembebasan nasional Papua memiliki kondisi obyektif yang cukup rumit. Karakter sosial masyarakatnya terpecah-pecah dengan perbedaan-perbedaan yang cukup tajam. Masyarakat tani gunung masih kental dengan karakter primordialisme kesukuannya. Hierarkinya masih kuat. Dan beberapa kelompok variannya masih melangsungkan corak produksi yang tradisional-tribal. Masyarakat pantai, karena sering bersinggungan dengan orang-orang dari luar Papua, memiliki karakter yang lebih maju dan cair, akan tetapi rantai kesukuannya masih tetap mengikatnya kuat-kuat. Masyarakat pendatang sebenarnya jauh lebih kosmopolit, tapi hampir seluruhnya tidak (atau belum) terlibat di dalam perjuangan ini, meskipun organisasi kepemimpinan perjuangan sudah membangun perspektif politik yang lintas ras dan agama. Namun kami tidak menempatkan kerumitan-kerumitan itu sebagai problem politik primer. Kami tidak menganalisanya dengan pendekatan sosiologis. Analisis kami bertumpu pada materialisme historis-dialektis. Di atas semua itu, hal yang cukup menyulitkan untuk membuat penilaian yang tepat, adalah belum adanya kelas pekerja dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sebuah elemen yang, dalam teori Marxis, paling menentukan di dalam perjuangan kelas revolusioner. Basis kekuatan yang paling progresif untuk merebut kekuasaan, entah itu dalam rangka perjuangan untuk menggulingkan rezim kapitalis di suatu negeri ataupun perjuangan suatu bangsa untuk merdeka dari penjajahnya, adalah kelas buruh. Untuk konteks Papua, elemen progresif ini kuantitasnya masih kecil, bahkan belum bisa diidentifikasi secara jelas. Tetapi kesulitan ini tetap dapat diatasi bila kita melihat masalah kebangsaan Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari perjuangan revolusioner kelas buruh di seluruh Indonesia – dan bahkan dunia – dalam menumbangkan kapitalisme. Dengan mendasarkan pada pemikiran Marx, Engels, Lenin dan Trotsky persoalan ini akan segera mendapatkan titik terangnya. Perspektif mengenai masalah kebangsaan telah didiskusikan secara serius oleh Marx dan Engels dalam tulisan-tulisannya, kemudian dibawa dengan penuh semangat di Internasional Kedua—sebelum Perang Dunia Pertama. Selanjutnya menemukan formulasinya yang lebih jelas pada Lenin dan Trotsky dalam tulisan-tulisannya mengenai hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Untuk penjabaran yang lebih penuh pembaca bisa mengakses tulisan dari Alan Woods yang berjudul “Marxisme dan Masalah Kebangsaan” di situs Militan Indonesia. Baca ini: Orang Papua Cepat Menjadi Profesional Pemain Sepak Bola, Tapi Politik Masih Belum Bisa Juga !!! Ada beberapa poin utama yang bisa ditarik dari perspektif Marxis mengenai masalah kebangsaan dan perjuangan pembebasan nasional. Pertama, kapitalisme yang telah memasuki krisis dan masa uzurnya niscaya mendorong pecahnya konflik-konflik nasional, tidak hanya antar negeri tetapi tetapi juga dalam negeri dengan munculnya gerakan-gerakan separatis. Pada akhirnya yang menjadi korban dari konflik-konflik nasional ini adalah rakyat pekerja. Kedua, negara bangsa adalah salah satu hambatan terbesar bagi kemajuan umat manusia, yang di satu sisi memecah belah manusia lewat nasionalisme sempit dan berbagai variannya, dan di sisi lain menjadi rem bagi penggunaan penuh seluruh potensi ekonomi dunia. Globalisasi adalah pengakuan dari kaum kapitalis akan limit negara bangsa, tetapi di bawah sistem kapitalisme globalisasi menjadi sarana untuk semakin menindas rakyat pekerja. Oleh karenanya perjuangan kelas buruh – di dalamnya sebagai bagian tak terpisahkan, perjuangan pembebasan nasional – harus bersifat internasionalis, dengan program pembentukan Federasi Sosialis Dunia yang mengikat semua umat manusia dalam ikatan persaudaraan yang sejati. Ketiga, perjuangan untuk hak menentukan nasib sendiri adalah perjuangan demokratik, dan seperti semua perjuangan demokratik lainnya ia subordinat pada kepentingan kelas buruh dan perjuangan sosialis secara keseluruhan. Dalam kata lain, hak penentuan nasib sendiri bukanlah hak yang absolut, dimana kaum buruh harus mendukungnya setiap saat dan dimanapun. Semua harus dikaji dengan pertanyaan: apakah ini akan mendekatkan buruh ke pencapaian sosialisme? Mengapa demikian? Karena dalam banyak kesempatan kita telah melihat dalam sejarah bagaimana kaum kapitalis menggunakan hak penentuan nasib sendiri untuk tujuan reaksioner. Contoh paling jelas adalah bagaimana Perang Dunia I dan II – yang pada dasarnya adalah perang imperialis untuk kepentingan modal – dibenarkan dengan dalih hak penentuan nasib sendiri, dengan dalih membela tanah air, menjaga kedaulatan, dan sebagainya. Maka dari itu, kaum Marxis bukanlah dogmatis, tetapi mempertimbangkan semua pertanyaan dari sudut kepentingan kelas. Lemahnya kelas revolusioner secara kuantitas dan kualitas, yakni proletariat, diPapua membawa kami pada penilaian teoritis yang spesifik, dengan tetap mengkoneksikannya dengan internasionalisme proletariat, sehingga ini tidak menjadi hambatan absolut untuk perjuangan pembebasan nasional Papua. Jika hanya bertumpu pada basis kekuatan yang ada, maka akan sangat sulit untuk sampai pada tujuan itu. Mengkoneksikan perjuangan pembebasan nasionalPapua dengan internasionalisme proletariat – dan khususnya perjuangan kelas buruh Indonesia – menjadi sebuah kata kunci. Perlu ditambahkan perjuangan ini bukan perjuangan oleh “rakyat” Papua untuk “rakyat” Papua. Kata “rakyat” mengandung makna yang abstrak. Kata “rakyat” belum menunjuk pada suatu kelas, tetapi bisa mencakup semua kelas. Oleh karenanya perjuangan Papua Merdeka harus menarik garis kelas yang jelas, yakni bertumpu pada kelas proletar yang merangkul rakyat pekerja tertindas lainnya. Kelas borjuasi Papua tidak bisa diandalkan sama sekali sebagai pemimpin atau bahkan sekutu dalam perjuangan pembebasan nasional Papua. Kepentingan kelas mereka mengikat mereka pada imperialisme Indonesia. MASALAH ORGANISASIONAL Setelah berbicara mengenai perspektif politik, kita disajikan dengan pertanyaan organisasional yang sama pentingnya: Apa yang harus dilakukan, dan dari mana memulai? Persoalan mendasar yang terjadi di dalam perjuangan Papua Merdeka adalah belum terbangunnya pemahaman yang jelas mengenai proses dan arah perjuangan. Padatnya aksi-aksi telah melalaikan teori. Aksi-aksi, mulai dari demonstrasi, pemogokan hingga pemberontakan massa, adalah faktor yang menentukan untuk meraih kemenangan. Namun jika aksi-aksi itu tanpa teori, yang terumus dalam program dan metode, maka segala bentuk aksi tersebut akan menguap sia-sia. Seperti uap dalam kotak piston yang bolong-bolong. Uap itu akan berhamburan sia-sia, tidak menggerakkan apa-apa. Tanpa teori revolusioner tak mungkin ada gerakan revolusioner. Baca: Rakyat Papua Dukung Koalisi Negara Pasifik di Majelis Umum PBB Pendidikan politik yang reguler dan disiplin adalah langkah paling pertama untuk membangun organisasi revolusioner yang mampu memimpin perjuangan pembebasan nasional di Papua. Pendidikan ini bukan sembarang pendidikan. Pendidikan ini adalah pendidikan Marxis, yang akan memberikan petunjuk lengkap mengenai perjuangan kelas. Kerja ini dimulai dari lingkaran kader, dalam bentuk sel-sel, yang selanjutnya diluaskan ke massa. Tahapan kedua, mengkonsolidasikan keuangan revolusioner. Masalah keuangan adalah masalah politik dalam gerakan revolusioner, bukan masalah pembukuan semata. Perspektif politik memandu program organisasi, dan program organisasi akan memandu seberapa besar keuangan yang dibutuhkan. Mencetak Koran (termasuk membayar website), menerbitkan buku, menggaji full-timer, menyewa sekretariat, membeli mesin cetak dan segala kebutuhan organisasi merupakan kebutuhan riil yang tak terelakkan. Ini akan menjadi ukuran seberapa jauh organisasi telah melangkah dan meluaskan pengaruh gagasannya ke massa. Dari mana keuangan revolusioner didapat? Jangan membayangkan keuangan revolusioner didapat dari para pendana asing, atau para pendana di luar keanggotaan organisasi, sebagaimana yang selama ini banyak dilakukan oleh kaum Kiri. Kemandirian finans akan memberikan kemandirian politik. Keuangan revolusioner didapat dari iuran anggota, dan bukan dari NGO, LSM atau lembaga-lembaga pendana. Langkah penting yang ketiga adalah memproduksi koran revolusioner. Koran revolusioner, tulis Lenin, tidak hanya sekadar sebagai alat agitasi dan propaganda, tetapi sebagai organisator kolektif, sebagai perancah bangunan dalam proses konstruksi, yang memudahkan komunikasi di antara para konstruktor. Lebih jauh, koran revolusioner bukanlah lembaran-lembaran yang sesak dengan berita-berita tidak penting. Koran revolusioner adalah lembaran-lembaran kertas yang bertuliskan panduan untuk perjuangan. Baca ini: Rakyat Papua Dukung Koalisi Negara Pasifik di Majelis Umum PBB Keberadaan koran sangatlah penting bagi kaum revolusioner yang ingin mewujudkan revolusi. Ketika kita berbicara tentang kaum revolusioner besar dalam sejarah, mereka tak pernah jauh dari lembaran-lembaran ini: Marx dengan Neue Rheinische Zeitung, Lenin dengan Iskra dan Pravda, Gramsci dengan Ordine Nuovo, James Connolly dengan The Workers Republic, Trotsky dengan Nasha Slovo, dan Rosa Luxemburg dengan Rote Fahne. Karena pentingnya peran koran dalam mewujudkan suatu tujuan, kaum borjuis pun melakukan hal yang sama—misalnya Surya Paloh dengan Media Indonesia, kelompok gereja dengan Kompas, kaum liberal dengan Koran Tempo, Hary Tanoesoedibjo dengan Koran Sindo, dll. Bahkan dalam cerita Revolusi Besar di Perancis, Jean-Paul Marat bukanlah siapa-siapa tanpa koran L’Ami du Peuple. Ini bukan suatu kebetulan. Koran merupakan pusat terdokumentasikannya gagasan-gagasan yang akan dialirkan ke massa agar mereka mendukung tujuan-tujuan tersebut. Kenapa koran, dalam perspektif ini, ditempatkan di urutan ketiga? Koran tidak akan terbentuk sebelum ada pemahaman yang jelas, sebelum ada pendidikan yang reguler dan disiplin. Koran juga tidak akan terproduksi sebelum ada keuangan revolusioner di dalam organisasi perjuangan kelas. Tapi ketiga langkah penting ini posisinya dialektis. Ketiganya saling mendukung. Penutup Sebagai penutup, ada hal yang perlu ditekankan, untuk menghindari kesalahpahaman dan harapan yang berlebihan. Meskipun tak henti-hentinya kita melakukan kerja-kerja sistematis dan terencana, namun bukan berarti pembebasan nasional secara otomatis segera dicapai. Pandangan demikian adalah pandangan yang doktriner. Pembebasan nasional bisa saja terjadi jauh dari hari ini, atau, bisa juga, tanpa menutup kemungkinan, terjadi lebih cepat dari yang diharapkan, terjadi karena adanya ledakan-ledakan perlawanan spontan atau komplikasi-komplikasi politik yang tak terduga sebelumnya. Tugas dari gerakan revolusioner berbasis perjuangan kelas adalah merumuskan secara sistematis dan ilmiah panduan untuk perjuangannya sendiri. Tidak menaruh spekulasi-spekulasi dan berharap pada hal yang tak terduga. Perjuangan kelas bukan seperti permainan judi. Perjuangan kelas harus berpijak pada keyakinan, kerja keras, dan kemampuannya sendiri. Demikian usaha awal kami, Militan Indonesia, untuk menganalisa problem teoritik dan organisasional dari perjuangan pembebasan nasional Papua, yang kami harap akan terus kami kembangkan sebagai panduan untuk aksi revolusioner. Sering kali kami menutup artikel yang kami tulis dengan seruan “Buruh Sedunia Bersatulah”, dan kali ini dalam menyikapi masalah kebangsaanPapua slogan ini mengambil makna tersendiri yang unik dan penting. “Buruh Sedunia Bersatulah” tidak bisa lagi hanya menjadi slogan di bibir tetapi harus menjadi panduan awal bagi semua kaum revolusioner di Papua khususnya dan di Indonesia umumnya bila kita serius ingin mencapai kemerdekaan 100% bagi rakyat pekerja. Posted by: Admin Copyright ©Papua Post

Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2016/10/perspektif-awal-untuk-perjuangan-pembebasan-nasional-papua.html?m=1

Iklan

Ask your Melanesian parliamentarian to support West Papua joining MSG


West Papua for MSG membership BannerWe have compiled this Template letter for Melanesians to send to their MP’s and asking them to support West Papua joining the Melanesian Spearhead Group (MSG). West Papuans need all the support they can get from all fellow Melanesians so please do send this letter and help to bring West Papua back to the Melanesian family.  

Download the letter here

The MSG is a sub-regional forum that acts as a representative of all Melanesian nations and their interests.
MSG membership is therefore a very significant step on the road towards independence for West Papua.
West Papuans, through The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) have submitted an application to join the MSG and is currently lobbying Melanesian governments to support it.

Below is a list of Melanesian countries with links to how you can find and contact your parliamentarians depending on which country you live in. If you are not able to send an e-mail to your MP, please try calling their offices instead.

Papua New Guinea
Solomon Islands
Vanuatu 
Fiji
New Caledonia/Kanaky

Here is the Template letter to send to your parliamentary representative. Please just edit the names at the top and bottom and then it’s ready to send. Let us know of any feedback.


Dear… 

My name is (your name) and you are my parliamentary representative.

I am writing to you as a Melanesian to please show support for our fellow Melanesian brothers and sisters in West Papua. 

West Papua is a Melanesian nation bordering Papua New Guinea to the East. In 1961 it was promised independence by its former Dutch colonisers but in 1963 was taken over by Indonesia and in 1969 was illegally annexed during the so called “Act of Free Choice”. This was when Indonesia handpicked just 1,026 West Papuans and forced them at gunpoint to vote in favour of integration with Indonesia.

West Papuans are just as Melanesian as you and I and they never wanted to be part of Indonesia. They are still struggling for their right to self-determination so that they all may freely vote for the freedom of their country. However, the Indonesian government has no respect for our fellow Melanesian people in West Papua and they continue to brutalize and persecute any West Papuans that call for self-determination and freedom.

They continue to murder our people like animals and all the time there is more
evidence of more of our people being killed there by the Indonesian military and police. This is a Melanesian genocide and since 1963, an estimated 500,000 West Papuans have died at the hands of the Indonesian occupying forces, more than 25% of the population.

In January 2015 there were mass arrests and torture of 116 Papuans in the Timika area. Villages were burned down, and some villagers have been shot and tortured. All this has been committed by the Indonesian police and military. 

Recently, the Indonesian police opened fire on West Papuans in Yahukimo who were just peacefully fundraising for Vanuatu after Cyclone Pam and killed one. They also tortured and murdered a 17 year old West Papuan boy in Yahukimo just for peacefully demonstrating for freedom. Even the raising of the West Papuan national flag is prohibited under Indonesian law and Papuans like Filep Karma are imprisoned for 15 years just for raising it.

This is a brutal genocide still being committed against our own people in West Papua and if we let it go on unnoticed, soon there will be no more Melanesians left in West Papua. How can we ignore our Melanesian brothers and sisters for the Indonesian government which is continuing to commit genocide in Melanesia? 

But there is hope for our Melanesian brothers and sisters if we act soon. The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) recently submitted an application to join the Melanesian Spearhead Group (MSG). The ULMWP already has the full support from the government of Vanuatu and FLNKS from Kanaky/New Caledonia. 

We need as many politicians and other people as possible to support this application for the MSG to agree on welcoming West Papua back to the Melanesian family. As your constituent I am asking you to also please support our Melanesian brothers and sisters in West Papua to come back to the family by joining the MSG.

Please raise this issue on the floor of parliament and urge the government and all our fellow Melanesians to support our West Papuan people joining the MSG which will be an essential step on their road towards freedom.

As a Melanesian, I feel it is my duty and all our duty to stand up for all Melanesians who are suffering under this genocide terribly. As a fellow Melanesian and as my MP, please join your fellow citizens in supporting the West Papuan people and their struggle against oppression.

Thank you very much
I look forward to receiving your reply.

Yours sincerely,
(Your Name)

Pemimpin Gereja Serukan Jangan Bunuh Orang Atas Nama Negara Integrity Indonesia


Foto Pemimipin gereja Papua yang loyal dalam menyuarakan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat

WEST PAPUA – Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Baptis di Papua, Pastor. Socratez Sofyan Yoman menegaskan, untuk segera menghentikan ketidakadilan, diskriminasi dan pembunuhan terstruktur untuk manusia Papua yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui militer dan polisi di Papua. “Hanya untuk kekuasaan dalam nama Homeland tidak membunuh manusia di tanah Papua. pembunuhan empat mahasiswa dan satu warga sipil pada 8 Desember 2014 di Enarotali, Paniai belum terungkap dan tersembunyi pelakunya. Tolikara menembaki pelakunya tidak terungkap, tetapi orang-orang GIDI sedang diadili, “kata Pastor . Socratez Sofyan Yoman dalam pidatonya di layanan Natal Large Family Service Agency Pusat (BPP) Fellowship Gereja-gereja Baptis Papua di Jayapura, Jumat (2015/04/12) Dia menambahkan bahwa penembakan imam pack di Mamberamo, menembak enam warga sipil di Serui, menembak mahasiswa di Jakarta dan pembunuhanya lainnya harus dihentikan. Semuanya manusia, makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak ada yang memiliki hak untuk membunuh them.Home konten sebelum tab advertisementSocratez juga menjelaskan, dalam nama dan atas nama OPM Homeland tidak membunuh umat Allah. “Kemerdekaan Papua tidak dilarang oleh kemerdekaan Alkitab. Papua tidak dilarang juga oleh Baptis, silahkan berbicara dengan Papua merdeka, “kata Yoman.” Sekali lagi, pada berminat harap tidak mengambil nyawa manusia, umat ciptaan Allah. ketidakadilan kolonial Hetikan dan diskriminasi, “dia said.Chairman Sinode, Kingmi Papua, Pdt Dr Benny Giay mengingatkan, Natal 2015 kali ini semua umat Allah akan merayakan dalam keadaan duka atas pembunuhan di mana-mana, ketidakadilan terus, kematian 32 anak di Nduga, menembak di Serui, Paniai, Dogiyai, Tolikara dan Jakarta. “Natal bukan hanya dekorasi dan menghias lampu Natal, tapi kami hiasi dan dekorasi di dalam hati kita masing-masing untuk menafsirkan kelahiran Tuhan Yesus untuk menyelamatkan orang-orang,” kata Giay.Further Giay, menciptakan perdamaian di tanah ini sesuai dengan tema nasional, yaitu Yesus Raja damai Penasehat Sihir (Yesaya pasal 9: 1-6). “Setiap Natal selalu ada pembunuhan tiba di Papua. Mari kita mengubah paradigma ini. Kita harus menciptakan perdamaian di antara sesama kita, Papua harus mendarat damai, “harapnya.

Sumber: Tabloid Jubi

Bangkit Melawan Para Kolonial Indonesia di Teritory West Papua


Aksi  Unjuk Rasa di bundaran HI, Jakarta.(antara/KM)
Disana pulauku Papua kaya akan kekayaan alamnya, namun rakyatnya menderita Diatas tanah leluhurnya, pertumpahan darah terjadi di mana-mana
Hingga nyawa orang Papua menjadi taruhan untuk menentukan nasibnya di tanah airnya sendiri.
Tak ada nilainya bagi orang Papua di tanah air kita West Papua, 
Mari kita berkumpul menjadi satu
Lalu bergandeng tangan untuk melangkah
Melawan penjajah di atas tanah Papua tercinta
Dari Sorong sampai Samarai kita adalah satu bangsa, Bangsa Papua barat,
Mari kita terkumpul menjadi satu bergandeng tangan kita melangka
Bersama kebenaran sejarah sang Bintang Kejora.

Kita menuntut kemerdekaan untuk hidup bebas dari penjajahan dan penindasan . Sudah cukup 54 tahun kami hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) penuh dengan kekejaman penindasan, diskriminasi,dan penuh manipulasi. 
Sekarang saatnya rakyat Papua bangkit dan lawan Kolonialisme imperialism dan militerisme di bumi teritory West papua, Untuk hidup dan bebas di atas tanah leluhur kita West Papua. 

Rakyat Papua barat suara karena kemerdekaan kita pada tanggal 1 Desember 1961, maka segala bentuk penindasan dan penjajahan di atas tanah leluhur kita West Papua tercinta selagi kita dalam bingkai NKRI kita akan terus bersuara hingga kemerdekaan bangsa West Papua. 
Peristiwa yang tak pernah lupa pada tanggal 1 Mei 1963 telah melanggar hukum bangsa-bangsa, pelanggaran hak berdemokrasi dan atau telah memperkosa hak-hak azasi manusia Papua. 
1 Mei 1963 ditetapkan sebagai hari aneksasi kemerdekaan kedaulatan bangsa Papua Barat (West Papua),
Maka rakyat bangsa Papua untuk menentukan nasib kita sebagai solusi demokratis bagi rakyat West Papua menuntut PAPUA MERDEKA selalu mengalir di setiap orang Papua sampai pada West Papua lepas dari NKRI. 
Salam satu tanah air WEST PAPUA.
Emelianus Goo, Penulis aktivis AMP KK Semarang-Salatiga

Warinussy: LP3BH Bukan Lembaga Berafiliasi Separatis!


JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — “LP3BH Manokwari adalah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang berfokus pada gerakan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam arti luas, termasuk membangun demokrasi dan memberikan pendidikan politik serta berupaya senantiasa mewujudkan hadirnya sistem ketatapemerintahan yang baik (good governance) dan menciptakan pemerintahan yang bersih (clean government).”

Demikian ditegaskan Yan Christian Warinussy, direktur eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, saat menyampaikan sambutan pada perayaan hari ulang tahun ke-20 lembaga yang dipimpinnya, Rabu (12/10/2016) di Manokwari, Papua Barat.

Warinussy di kesempatan itu merasa perlu menjawab “pandangan miring” dari sebagian kalangan, terutama informasi intelijen yang menyesatkan yang selama ini berkembang di masyarakat. “Saya tegaskan bahwa LP3BH bukanlah lembaga yang berafiliasi separatis Papua Merdeka,” ujarnya.

Wainussy menyatakan, “LP3BH turut hadir untuk memperjuangkan perlindungan terhadap hak-hak kebebasan berekspresi (right to freedom expression) dan berpendapat (right to speak) bagi seluruh rakyat Papua.”

Baca juga: 20 Tahun LP3BH Manokwari Eksis di Tanah Papua

Kata dia, hal ini ditekankan pada pandangan bahwa perbedaan pandangan politik antara pemerintah Indonesia dan Rakyat Papua adalah hal yang seharusnya tidak dimusuhi dan tidak boleh dihadapi dengan kekerasan, tetapi seharusnya dirangkul dan dicari jalan pemecahannya secara politik di dalam sebuah negara demokrasi seperti halnya Indonesia.

“LP3BH Manokwari telah terlibat dalam menangani perkara-perkara pidana politik yang oleh Pemerintah selalu disebut dengan istilah Makar di Tanah Papua, seperti perkara Wasior 2001, perkara Biak Berdarah 1998, Perkara Sorong (Lapangan Remu) 1998, Perkara Lapangan Zakeus Abepura 2012, Perkara Aimas 2013,” jelas Warinussy.

Peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” Tahun 2005 dari Canada ini menilai semua perkara tersebut dilandasi oleh adanya perbedaan pandangan politik sahaja yang dipaksakan sebagai tindak pidana makar, kendatipun tuntutan hukumnya tidak terbukti dan tidak memenuhi syarat materil dalam konteks hukum pidana di pengadilan.

“Tetapi karena ada kepentingan politik negara, maka jaksa penuntut umum terdiam saja, ketika vonis majelis hakim menyatakan mereka para terdakwa yang adalah tokoh-tokoh Papua harus mendekam di balik jeruji dan memperpanjang daftar tahanan politik (political prisoner) yang hingga Agustus 2014 mencapai angka 74 orang di tahanan dan LP di seluruh Tanah Papua,” tuturnya.

Para tersangka yang kemudian menjadi terdakwa dan kemudian menjadi terpidana dalam perkara-perkara tindak pidana politik atau makar ini lebih banyak “menderita” secara hukum dan menjadi terlanggar hak asasinya adalah karena mereka terlanjur “dikorbankan” oleh bangunan opini yang sengaja diciptakan oknum aparat keamanan dengan memanfaatkan informasi-informasi intelijen yang menurut definisi Warinussy sebagai Pembela HAM adalah bersifat sesat dan diskriminatif belaka.

Ia menyebutkan contoh kasus, yaitu Isak Klaibin Dkk di Aimas 30 April 2013 dan dua jurnalis asal Perancis (Thomas Dandois dan Valentina Bouratt) yang “ditangkap” di Wamena hingga disidangkan perkaranya. Juga, kasus almarhum Daniel Yairus Ramar, Juli 2002, dianiaya secara keji dan tidak berperikemanusiaan serta melanggar hak asasi manusia hingga tewas secara mengenaskan oleh sejumlah aparat anggota Satresrim Polres Manokwari.

Berkenaan dengan itu, LP3BH bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil di Tanah Papua dan Indonesia mempersiapkan langkah hukum yakni melakukan Uji Materil (Judicial Review) terhadap pasal-pasal makar (pasal 106, 108 dan 110 KUH Pidana) ke Mahkamah Konstitusi.

Lanjut Yan, LP3BH juga senantiasa terlibat dalam upaya mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara di Tanah Papua dengan slogan “Melawan Lupa” terhadap setiap penyelesaian hukum terhadap indikasi pelanggaran HAM Berat dalam sejumlah kasus yang sudah lama dan pernah terjadi atas rakyat Papua, tetapi belum memperoleh penyelesaian secara hukum dan politik.

Misalnya kasus pelanggaran HAM Berat Wasior 2001, kasus pelanggaran HAM Berat Biak Berdarah 6 Mei 1998, Kasus Manokwari Berdarah 1999, Kasus Aimas Berdarah 30 April 2013, Kasus Lapangan Zakeus Abepura Oktober 2012, Kasus Kematian Pembela HAM Munir, Kasus Pelanggaran HAM Berat 1965, Kasus Penculikan Aktivis Pro Demokrasi 1998 di Jakarta, Kasus Trisakti 1998, dan Kasus Pelanggaran HAM Berat Mei 1998.

Selain itu, Kasus Dugaan Pelanggaran HAM Berat/Genosida di kawasan Pegunungan Tengah Papua 1977-1978, serta kasus dugaan Pelanggaran HAM Berat yang diduga menewaskan 100.000 orang asli Papua sejak tahun 1963-1976 selama operasi-operasi militer berlangsung di seluruh Tanah Papua.

Upaya “Melawan Lupa” dilakukan dengan menyampaikan secara periodik laporan tentang Situasi Hak Asasi Manusia di Tanah Papua pertahun kepada Komisi HAM PBB dan Dewan HAM PBB yang berkedudukan di Jenewa-Swiss dan sejumlah organisasi HAM Internasional lainnya, seperti Amnesty International, TAPOL maupun sejumlah Negara di Dunia melalui Kantor-kantor Kedutaannya di Jakarta.

Pada aras tersebut, LP3BH juga sedang merilis sebuah buku dengan judul “Menggugat Keabsahan PEPERA 1969: Kasus Manokwari”.

Buku ini menurut Yan, diterbitkan untuk memberikan pelajaran bagi semua pihak tentang apa yang sebenarnya terjadi pada tanggal 29 Juli 1969 maupun peristiwa pelanggaran HAM Berat yang diduga telah terjadi pada tanggal 28 Juli 1969 dan belum pernah terselesaikan secara hukum hingga kini.

LP3BH Manokwari saat ini sedang bekerjasama dengan BP Indonesia untuk menjalankan program pengembangan pendidikan hukum dan demokrasi serta ketatapemerintahan yang baik bagi masyarakat sipil di kawasan Teluk Bintuni dan Provinsi Papua Barat.

LP3BH juga mendapat dukungan dalam konteks kerjasama dengan TAPOL dari London, Kerajaan Inggris dalam menjalankan Program Penguatan dan Pembelaan bagi Para Pekerja HAM dan Advokat HAM di Tanah Papua.

Tak hanya itu, kata Warinussy, jauh sebelumnya LP3BH pernah membantu menyumbangkan gagasan dan tenaga ahli hukum dalam memboboti draft undang-undang pemerintahan otonomi khusus di Tanah Papua yang lazim disebut Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Plus pada draft ke 13 dan 14.

Pewarta: Mary Monireng

Aktivis HAM: Penuntasan Kasus HAM Papua, Jalan Penyelesaian Papua yang Lebih Besar


.. Aksi Lilin Kemanusiaan Papua (LINK-Papua) untuk Wasior-Wamena di Bunderan HI, Jakarta oleh Nasional Papua Solidarity (NAPAS)
Juli 2013 –
JUBI/NAPAS doc Jayapura –
Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu di Papua adalah kewajiban mendesak pemerintah RI, sebagai salah satu cara penyelesaian masalah Papua yang lebih besar. Hal tersebut ditekankan Papang Hidayat, peneliti Amnesty Internasional, kepada Jubi Kamis (13/10/2016), menanggapi tawaran kemungkinan penyelesaian HAM nonyudisial oleh Menkopolhukam Wiranto terkait kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk di Papua. “Soal inisiatif membentuk suatu mekanisme nonyudisial untuk pelanggaran HAM berat masa lalu, kami mengganggap tidak cukup memadai jika investigasi HAM-nya menunjukan bukti-bukti yang cukup terkait kejahatan di bawah hukum international (crimes under international law) seperti extrajudicial execution (pembunuhan di luar hukum), torture (penyiksaan), dan (penghilangan paksa),” ujarnya. Lihat ini: (Pelanggaran HAM di Papua, DPRD Tolak Penyelesaian Nonyudisial) Opsi penyelesaian nonyudisial juga ditolak aktvis perempuan dan pengacara HAM, Nursyahbani Katjasungkana, kepada Jubi di Jakarta, beberapa waktu lalu. “Rancangan itu tidak berdasar dan bertentangan dengan Nawacita dan RJPMN yang sudah ditetapkan secara hukum dengan membentuk Komite Kepresidenan untuk Pengungkapan Kebenaran dan Pemulihan Korban,” ujarnya. “Lagian masalah penyelesaian kasus HAM masa lalu bukan semata keputusan Menkopolhukam,” tambah perempuan yang menjadi motor advokasi kasus pelanggaran HAM berat 1965 melalui International Pepople Tribunal (IPT) 65 tersebut. Baca: (Penyelesaian Nonyudisial, Elsham Papua: Tak ada Dasar Hukum) Penyelesaian kasus pelanggaran HAM, menurut dia, harus memenuhi empat unsur agar memutus rantai impunitas (kekebalan hukum), yaitu pengungkapan kebenaran (truth), keadilan bagi korban melalui peradilan (justice), pemulihan hak korban (reparation) dan pengakuan untuk mencegah keberulangan (recognition dan memorialalisation). Sementara Imdadun Rahmat, Ketua Komisioner KOMNAS HAM, dalam pembicaraan dengan Jubi minggu lalu, justru meragukan pemberitaan media terkait penyelesaian nonyudisial yang ditawarkan Menkopolkam. “Kalau yang saya baca dari berita-berita itu kan konflik horizontal yang melibatkan masyarakat vs. masayarakat, itu yang beliau maksud diselesaikan dengan non yudisal, itu penangkapan saya, bisa benar bisa salah,” ujarnya. Baca ini: (Penyelesaian Nonyudisial, Korban Biak Berdarah Minta Referendum) Masalah Pembuktian Terkait klaim sulitnya mendapat bukti atas pelanggaran HAM masa lalu, Nursyahbani mengatakan tanggung jawab tersebut ada di penyidik Jaksa Agung. “Nah disini letak persoalannya dalam memahami pernyataan Wiranto yang katanya tak ada bukti, padahal yang harus cari bukti adalah penyidik Jaksa Agung dan ini belum pernah dilakukan Jagung, sementara Komnas HAM kan hanya berfungsi penyelidikan yakni menemukan bahwa peristiwa pelanggaran HAM telah terjadi,” ujar Nursyahbani. Imdadun Rahmat, terkait pelanggaran HAM berat Papua seperti kasus Wasior-Wamena dan Paniai, mengatakan akan tetap melalui proses hukum, dan sudah disetujui Menkopohukam. “Jadi saya agak bingung kalau ada pemahaman bahwa semua persoalan HAM itu akan diselesaikan dengan nonyudisial, itu tidak begitu. Sebelas kasus yang disepakati diselesaikan pemerintah terkait, yang 9 kasus itu kan penegakan hukum, dan dalam rapat-rapat hingga rapat koordinasi dengan pemerintah dan KOMNAS HAM di kantor Polhukam itu masih tetap pendekatan yudisial,” tegas Imdadun. Baca ini: (Korban Biak Berdarah Tolak Solusi Apapun dari Pemerintah Selain Merdeka) Terkait kasus Wamena-Wasior, menurut Imdadun, KOMNAS HAM dan Kejagung sudah melakukan gelar perkara untuk mengidentifikasi mana bukti-bukti yang diperlukan untuk melengkapinya. “Ini (Wamena-Wasior) masih turun lapangan lagi, karena pelanggaran HAM berat itu tidak sederhana. (Penyelidikan) yang kami lakukan sebelumnya belum mencukupi, harus dilengkapi lagi. Dan itu tidak apa-apa, karena sekarang Kejakgung kooperatif dengan KOMNAS HAM, kalau dulu kan tidak kooperatif,” ujar Imdadun yang juga menyatakan keterbukaan Kejagung saat ini disebabkan oleh keputusan bersama di bawah Menkopolhukam untuk melakukan proses penegakan hukum.(*) Baca juga: (Legislator: Tak Ada Jalan Lain Bagi Pemerintah RI untuk Bendung Gerakan Orang Papua Pro Papua Merdeka) Posted by: Zely Ariane Copyright ©Tabloid WANI Sebarkan ! “Share”…

Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2016/10/aktivis-ham-penuntasan-kasus-ham-papua-jalan-penyelesaian-papua-yang-lebih-besar.html#.WADl6Xo2WKs.facebook

DIPENJARAKAN KARENA KIBARKAN BENDERA PAPUA BARAT.


Lima orang Papua Barat menghadapi 15 tahun atau lebih di penjara karena mengibarkan bendera bintang fajar yang dilarang oleh Indonesia, sementara orang keenam telah dianggap tidak layak untuk diadili setelah dipukuli oleh pasukan keamanan begitu buruk bahwa ia sekarang memiliki masalah kesehatan mental, menurut pengacara kelompok itu.

Biak, sebuah pulau kecil di lepas pantai utara Papua Barat, jaksa penuntut umum telah merekomendasikan Oktovianus Warnares, 41, menerima 18 tahun penjara sementara rekan-menuduh George Simyapen, 49, Yoseph Arwakon, 40, Jantje Wamaer 40, dan Markus Sawias, 20, masing-masing menghadapi 15 tahun.

LENGKAPNYA:
https://www.theguardian.com/…/west-papuans-face-jail-banned…