Penulis: Bennyw10

5 Hal ini Yang Mendukung Tentara Pembebasan Nasional Papua


22.44Ayob Tabuni


Upacara Bendera pada HUT Proklamasi Papua (1/7/17) sumber: http://www.Tabloid-Wani.com

Tahukah anda tentang Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), bagi generasi kekinian mungkin saja  tidak begitu mengenal dan tahu dengan benar, hal ini dikarenakan kurikulum pendidikan yang dipelajari disekolah dasar  sampai menengah atas isinya tentang perjuangan Indonesia, dan sejarah Bangsa Papua tidak dimuat dengan benar dan sesuai.

Kali ini yang hendak saya bahas disini bukan soal sejarahnya tetapi ada 5 hal yang mendukung bagi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat sehingga dapat bertahan dari serangan lawan hingga saat ini. Walau dalam beberapa situasi mengalami pasang surut, namun Tentara pembebasan Nasional Papua Barat tetap Berdiri untuk melawan Pendudukan Bangsa Asing.
Lantas hal apa saja yang mendukung bagi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, mari kita simak:

1. Dukungan Rakyat dan Bangsa Papua

Dukungan rakyat yang saya maksudkan disini dapat kita lihat dari tidak adanya aksi kritikan, demo dan sebagainaya yang menuntut TPNPB untuk menghentikan serangan. Selama ini bangsa Papua mengakui keberadaan Tentara Pembebasan Nasional
Dukungan ini semakin kuat dikarenakan tindakan balasan dari aparat Indonesia terkadang salah sasaran dan mengorbankan rakyat sipil. Selain itu, sejarah bangsa Papua dengan jelas dan sangat jelas menunjukan bahwa Papua adalah Sebuah Bangsa yang Berjuang Untuk Merdeka dan Setara dengan bangsa merdeka lainnya didunia.

2. Dukungan Alam 

Anggota Militer Papua (TPNPB) bukanlah orang dari suku bangsa lain yang datang dan baru meraba-raba dan mengenal wilayah, mereka adalah pemiliki negeri yang sah, yang tidak terima atas pendudukan bangsa asing sehinga mengambil sikap dengan bergerilya. Gunung tinggi, hutan rimba, lembah curam, dan segala tantangan dan rintangan alam Papua adalah keseharian. Sehingga untuk melawan militer asing yang datang mereka lebih cepat. Taktik gerilya, hampir mirip dengan pendudukan belanda dipulau Jawa dan para tentara keamanan rakyat (TKR) melakukan gerilya melawan pendudukan belanda.

3. Jumlah Personil

Berapa total anggota dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, apakah 15 orang, 30 orang atau 50 orang? Sayapun tak tahu jumlah total anggota, apakah ribuan, ratusan atau puluhan. Yang sering ditunjukan difoto-foto maupun video pernyataan adalah kelompok kecil berjumlah 15-20. Jumlah total personil sepertinya dirahasiakan sehingga tidak diketahui oleh musuh.

4. Jumlah Persenjataan

Sering diperlihatkan di foto tentara pembebasan nasional papua barat menenteng senjata-senjata terbaru maupun senjata tradisional seperti panah. Senjata rampasan dari musuh juga sering ditunjukan, tapi berapa jumlah atau kekuatan persenjataan yang dimiliki? Hanya pihak TPNPB yang tahu. Apakah 1 , 2 pucuk ataukah ada ribuan pucuk dan ribuan amunisinya. Namun belajar dari sejarah musuh, dengan bambu runcing melawan pendudukan belanda berhasil menang, demikian pula perjuangan bangsa Papua melalui Tentara Pembebasan Nasionalnya pastilah mampu memenangi peperangan ini.

5. Social Media

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi khususnya dibidang informasi dengan menjamurnya social media mendukung perjuangan bangsa Papua. Mulai dari youtube, facebook, twttier dan lain-lainnya; Setiap kemengan yang didapat dari gerilya langsung diupdate di social media. Seperti pada pertengahan oktober 2017, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat mengeluarkan pernyataan sikap dalam bentuk video dan juga foto pernyataan tertulis. Isi dari pernyataan itu dapat dibaca disini.

Itu 5 hal yang menurut saya mendukung bagi perjuangan Bangsa Papua dari sayap militer yaitu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Silahkan bagi kawan kawan yang ingin menambahkan silahkan melalui komentar dibawah postingan ini.

Kekerasan hanya akan meninggalkan luka dikedua belah pihak, tetapi berdiam sembari menunggu perundinganp sampai seabadpun tak akan terjadi jika sayap militer tak bergerak.

Hidup Rakyat! Hidup Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat

By. Phaul Heger

Iklan

Empat Strategi Ini yang Sedang Digunakan oleh Kolonial Indonesia untuk Menghancurkan Nasionalisme Papua 1 PNWP 04:45 Sebarkan ! “Share”… Empat Strategi Ini yang Sedang Digunakan oleh Kolonial Indonesia untuk Menghancurkan Nasionalisme Papua


Tabloid Wani
Empat Strategi Ini yang Sedang Digunakan oleh Kolonial Indonesia untuk Menghancurkan Nasionalisme Papua Gambar:
Empat Strategi Ini yang Sedang Digunakan oleh Kolonial Indonesia untuk Menghancurkan Nasionalisme Papua
Ilustrasi Nasionalisme Papua dalam aksi Demo Damai. Port Numbay, Tabloid WANI — Kolonial Indonesia tengah dalam keraguan akan lepasnya Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keraguan Indonesia tersebut telah nampak, ketika Kemajuan Perjuangan Papua Merdeka melalui lobi diplomasi politik tingkat Internasional oleh eksekutif The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang saat ini telah mencapai tingkat Dewan Komite24 (Dekolonisasi PBB).
Baca ini:
Perlu dan Pentingnya Dewan Komite ULMWP Umumkan Perkembangan Papua Merdeka di Tingkat Internasional Ketua Parlemen Nasional West Papua, Buchtar Tabuni mengatakan,
saat ini ada empat (4) poin strategi perpecahan yang sedang dimainkan oleh Kolonial Indonesia untuk menghancurkan nasionalisme bangsa Papua. Strategi yang dimaksud adalah,
(1) Isu Gunung dan Pantai,
(2) Isu saling Membedakan antara Faksi perjuangan Papua Merdeka,
(3) Saling membenarkan dan menyalahkan Deklarasi setiap faksi perjuangan
(4), ini merupakan permainan yang paling kental dimainkan oleh kolonial    Indonesia yaitu isu perjuangan Sukuisme, Margaisme, Daerahisme dan Komandoisme.
Empat strategi ini yang kolonial Indonesia sedang mainkan, sehingga semua pejuang Papua Merdeka perlu untuk mewaspadainya, agar tidak terjadi hal-hal diluar dugaan dalam perjuangan Papua Merdeka. “Menurut saya, strategi perpecahan nasionalisme bangsa Papua yang di mainkan oleh pemerintah kolonial Indonesia yang perlu di waspadai oleh semua pejuang Papua merdeka. Pertama, Isu gunung dan pantai, Kedua Isu membedakan faksi ini yang benar dan faksi itu salah, Ketiga Isu deklarasi faksi ini yang benar dan deklarasi faksi itu salah, Keempat Dan yang terakhir yang kental adalah isu perjuangan sukuisme, margaisme, daerahisme dan komandoisme”, paparnya melalui akun halaman Facebook resminya @BUCHTAR TABUNI (18/06/2017). Ia melanjutkan, yang sedang terjadi dalam kubu Komite Nasional Papua Barat (KNPB) adalah poin yang keempat. Hal itu terjadi bertepatan dengan berjalannya penandatanganan petisi manual di seluruh wilayah West New Guinea (Papua).
“Poin ke empat ini yang sedang terjadi di kubu KNPB, bertepatan dengan berjalannya petisi manual di seluruh wilayah West New Gunea (Papua)” ujarnya.
Baca berikut ini:
Petisi”Internationally Supervised Vote for West Papua
” Buchtar Tabuni: “Yang Menolak Agenda ULMWP, Itu Karena Dia Punya Kepentingan” Buchtar mengatakan, kubu KNPB yang berseberangan dengan Penandatanganan Petisi Manual ini, mereka beranggapan Petisi tersebut merupakan agenda kepentingan Benny Wenda, Buchtar Tabuni dan antek-anteknya, hingga dengan bahasa provokatornya mereka memprovokasi rakyat West Papua agar tidak terlibat dalam penandatanganan Petisi tersebut.
“Kelompok ini menilai petisi manual adalah agenda kepentingan BW (Benny Wenda) BT (Buchtar Tabuni) dan antek-anteknya lalu memprovokasi dan membatasi rakyat west Papua untuk tidak terlibat dalam petisi manual”, ujar pendiri sekaligus mantan ketua KNPB itu.
Ia berpesan agar seluruh Pejuang Papua Merdeka dan rakyat Papua untuk tetap waspada. “Waspadaaaaaa” tegasnya.
Posted by: Irikngga Copyright ©Tabloid WANI “sumber” Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com

Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2017/06/empat-strategi-ini-yang-sedang-dimainkan-oleh-kolonial-indonesia-untuk-menghancurkan-nasionalisme-papua.html#.WUhLABC9VHE.facebook

6 Dosa Indonesia atas Orang Papua yang Wajib Anda Ketahui


6 Dosa Indonesia atas Orang Papua yang Wajib Anda Ketahui
Beberapa bulan terakhir isu Papua menuntut merdeka terus mendunia. Terutama melaui Referendum. Persoalan ini tidak sedikit meminta nyawa orang Papua. Pelanggaran HAM di Papua pun terus menjadi isu yang marak dibahas hingga ke forum Ham PBB. Berbagai negara terus menuntut Indonesia untuk membuka ruang bagi wartawan dan berbagai lembaga penggiat Ham untuk masuk ke Papua. Bukan hanya itu, mereka juga menuntut Indonesia mengakui dosa-dosanya di masa lalu.

Proses ini membawa Indonesia kepada satu titik dimana harus bersedia menerima pelapor khusus PBB bidang kesehatan untuk langsung ke Papua, belum lama ini. Dalam soal Ham di Papua, pada tahun 2016 lalu. Indonesia menerima 5 rekomendasi Ham dari PBB untuk penyelesaian Ham berat di Papua. Semua ini jelas, membuat Indonesia linglung mencari jalan keluar.

Indonesia mulai melakukan berbagai macam cara di dunia nyata maupun maya. Mulai dari pengawasan di dunia maya, polisi internet. Pemberlakuan UU IT dan memblokir habis situs-situs yang menyuarakan kekerasan negara di Papua.

Pelanggaran HAM berat di Papua yang didalamnya mencakup pembunuhan, penangkapan, dan penembakan oleh TNI /PORLI serta ancaman diskriminasi sampai dengan kebebasan perkumpul dan berserikat. Bukan hanya itu, informasi kekerasan negara wilayah Papua ditutup rapat-rapat. Hal semacam ini nampak ketika Indonesia melarang wartawan internasional, nasional, dan lokal  untuk mengekspos secara terbuka semua dosa negara di Papua.

Kondisi ini sangat tidak mengherankan karena kedewasaan demokrasi Indonesia masih seumur jagung. Ya, bangsa yang dewasa dan bermartabat adalah bangsa mau mengakui kesalahannya dan mampu mempertanggungjawabkan itu. Kedewasaan itu misalnya, kita lihat Inggris yang menyelenggarakan referendum bagi Skotlandia. Francis yang memberi referendum bagi New Kaledonia. Vatikan yang mengakui kesalahan gereja atas pembunuhan Galileo secara terbuka dan meminta maaf pada tahun 1992, meskipun pembunuhan ini juga akibat kelalaiannya sendiri dan masih banyak lagi.

Konteks Indonesia saat ini, sangat memalukan. Jangankan melaksanakan referendum bagi Papua. Diminta mengakui dosa-dosa masa lalu atas hilangnya ribuan nyawa rakyat Papua saja tidak bisa. Hal itu terlalu besar, kasus tembak mati 5 pelajar di Paniai saja sampai saat ini belum jelas penanganannya. Pertanyaannya, inikah Indonesia itu?  Entalah.

Berangkat dari penjelasan di atas, dalam artikel ini Dihai akan berbagi 6 Dosa Indonesia atas orang Papua sejak dulu sampai saat ini yang mungkin perlu kita ketahui bersama.

  1. Tanggal 1 Dsember 1961 Merupakan Dosa Awal Indonesia.

Soekarno mengatakan bubarkan negara boneka Papua buatan Belanda di Irian Barat sebagaimana tertuang dalam Isi Trikora. Proses awal ini, sebenarnya sebagai akibat dari kebuntuhan jalan yang dialami Indonesia waktu itu. Indonesia tidak memiliki fakta sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk mengklaim Papua sebagai wilayahnya sehingga memilih jalan konfrontasi dengan Belanda di Papua.

Proses anekasai Papua hanya didasarkan atas kepentinggan politik. Soekarno yang berambisi mencapok Malaysia, Singapura, Timur Leste, dan Papua mengunakan politik picik. Melanggar kebijakan politik luar negerinya yang bebas aktif. Berpihak kekomunis untuk  membeli persenjataan, memblokade segala aset milik Belanda di Indonesia dan menantang blok Barat dan sekutunya.

Perlu diketahui, selain di Papua Soekarno penah menginvasi Malaysia melalui Dwikora. Ketika PBB menerima Malaysia sebagai anggota tetap di PBB. Otomatis membuat Soekarno marah dan keluar dari anggota tetap PBB secara resmi. Soekarno berpandangan negara Malaysia merupakan negara boneka buatan Inggris sehingga tidak layak untuk menjadi negara. Konteks ini sama dengan isi Trikora poin satu.

Dosa-dosa Indonesia seputar ini dapat kita ketahui dari buku Prof. Pieter J. Droogleve” Tindakan Pilihan Bebas”. Laporan pengawas khusus PBB yang waktu itu berada di Papua untuk mengawasi jalannya PEPERA, Ortizans. Sang diplomat Bolivian itu dalam laporannya pada tahun 1969 mengaku kecewa dengan tindakan Indonesia atas Papua. Dan bahkan, para pendiri negara ini sejak awal tidak pernah memasukan Papua dalam NKRI. Waktu itu, yang disebut Indonesia itu dari Sabang sampai Ambonina

Jika anda Ingin mengetahu lebih lanjut tentang Poin ini? Anda dapat membaca pada tiga  artikel berikut:

  1. PEPERA Dilaksanakan dengan Cara Indonesia. Bukan dengan Cara Internasional.

Satu fakta sejarah yang tidak terbantahkan adalah Indonesia tidak pernah melakukan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di Irian Barat dengan cara Internasional. Indonesia menyelenggarakan PEPERA melalui Dewan Musyawarah Pepera (DMP). Populasinya, diambil secara acak dari tiap kabupaten kota dengan jumlah 1025 orang dari total 800.000 jiwa hak memilih waktu itu. Mereka ini pun didik dalam penuh tekanan untuk tetap memilih Indonesia.

Dengan demikian jangan salah, Pengamat PBB yang waktu itu berada di Papua menyatakan kekecewaannya atas tindakan Indonesia terhadap orang Papua dalam sidang umum PBB 1969. Berikut salah satu penyataan yang Dihai kutip dari laporan Ortizans.

“… an act of free choice has taken place in West Irian accordance with Indonesia practice, … (paragraph 253, p. 70).

“… pelaksanaan pemilihan bebas telah dilaksanakan di Irian Barat sesuai dengan praktek Indonesia, …(paragraph 253, hal. 70).https://bennyw10.files.wordpress.com/2017/11/bfa75-pepera-01.jpg?w=948&h=622

Sumber: .andreasharsono.net/ PEPERA  di  Irian Barat 1969

 

Dari kutipan ini saja sudah jelas bahwa tindakan pilihan bebas atau PEPERA di Irian Barat dilaksanakan dengan cara Indonesia  dan  tidak pernah dilaksanakan dengan praktrek Internasional. Sayangnya, saat ini Indonesia dengan bangga mengatakan Pepera telah selesai melalui mekanisme internasional dengan lahirnya resolusi PBB  2504.

Ini adalah dosa  terbesar kedua Indonesia, tapi sayang cepat atau lambat ini semua akan terungkap. Apapun yang dimulai dengan kecurangan akan berakhir dengan cara yang dicurangi karena buah mangga tidak pernah berbuah pisang. Apa yang Indonesia tanam, itupulah yang Indonesia akan tuai.

3.Menguras Kekayaan Alam Orang Papua dengan Menggendong Kapitalis

Papua itu bukan hanya kaya, tetapi juga unik dan menarik. Banyak hal yang sampai saat masih tersembunyi belum terekspos. Kalau kita uraikan satu persatu mungkin ruang artikel ini tidak akan cukup. Saat ini Indonesia yang menggendong kapitalis terus menguras alam serta manusia Papua.

Persoalan PT. Freeport Indonesia misalnya, ali-ali menantang ujungnya deal juga. Wong jelas Indonesia tidak bisa hidup tanpa negara-negara pemodal. Semua cerita ini lucu, awal pertikaian Dihai pernah menulis atikel: Negara Rajin Urus Freeport Tapi Lupa Pemiliknya. Ujungnya, benar. Perusahaan Amerika yang juga merupakan pemain utama global dan pernah masuk jajaran perusahaan top multinasional versi majalah Forbes pada tahun 2010 itu, masih eksis di Papua sampai saat ini.

Awal kemerdekaan Indonesia. Pendiri negara ini yang notabenenya anti asing dan bersusah paya memperjuangkan Indonesia yang mampu berdiri di kaki sendiri (BERDIKARI) pun terpaksa harus menerima takdir menjadi tahan rumah rezim Soeharto yang bergelar pemimpin terkorup di dunia. Perusahan asing mulai merajai Indonesia, ketika rezim Suharto berkuasa. Salah satunya, FI yang kontrak karyanya berlangsung 2 tahun sebelum PEPERA.

Perlu diketahui bahwa berdasarkan hasil penyelidikan PBB, pada abad ke-20 Soeharto  adalah diktator paling korup sedunia

Seterusnya, disusul dengan perusahaan seperti, LNG Tanggu di Bintuni. Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Merauke. PT. Sinar Mas, perusahaan sawit di Keerom dan masih banyak lagi. Satu fakta mengerikan saat ini seputar tanah Papua adalah penguasaan lahan oleh perusahaan asing. Perusahan-perusahan besar ini, menguasai lebih dari ratusan juta hektare tanah dan hutan di Papua.

Pada tahun 2012, tanah yang dikuasai sejumlah perusahaan di Papua maupun Papua Barat, mencapai 14.045.562 hektare. Coba anda kurangi angka tersebut dari  luas wilayah Papua secara keseluruhan, kemudian bagi lagi dengan jumlah orang asli Papua saat ini. Selain itu, 300 ribu hektare hutan Papua rusak tiap tahunnya. Itu baru data tahun 2012. Pertanyaannya, bagaimana dengan Papua saat ini?

Atas semua kekayaan tanah Papua yang terus dikuras negara. Indonesia dengan enaknya mengatakan dana untuk tanah Papua itu besar. Ini penipun yang sangat terselubung oleh Indonesia dan antek antek kampital.

  1. Dari  Sekolah Dasar Sampai dengan Perguruan Tinggi di Papua Hanya Diajarkan Sejarah Papua Dari Sudut Pandang Indonesia.

Suatu kenyataan bahwa di Papua kita hanya diajarkan sejarah Indonesia mulai dari masa prasejarah. Kerajaan-kerajaan Indonesia seperti Samudra Pasai, Demak, Kediri, Taruma Negara, Banten, Sriwijaya, Singosasi, Kutai, Mataram, Majapahit dan penyebarannya. Perjuangan Indonesia mulai dari awal sampai dengan peristiwa 10 November 1945 di Surabaya dan berlanjut sampai dengan orde baru dan reformasi. Sejarah Indonesia semacam ini telah mengakar di benak generasi mudah Papua sejak SD kelas V. Lembih anehnya lagi, upacara setiap Senin adalah hal yang paling wajib.

Sejarah bersaksi bahwa militer Indonesi menjadi kunci utama dalam mengamankan proses pencaplokan Papua dalam Indonesia. Kenyataan itu turut memunculkan beberapa pertanyaan. Mengapa PEPERA hanya diikuti oleh 1025 orang dari polukasi kira-kira 800.000 jiwa hak memilih. Mengapa ada operasi sadar pada 23 Maret 1966, Operasi Bratayudha Maret 1966-25 Juni 1968, Operasi Wibawa, operasi Prayudha 1,2, dan 3 sebelum dan saat PEPERA berlangsung? Mengapa Indonesia tampil seperti pahlawan setelah memproklamasikan Indonesia dari sabang sampai Ambonina?

Seharusnya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini diperjelas dalam mata pelajaran sejarah di Papua. Pemisahan sejarah antara Papua dan Indonesia ini untuk melihat secara jelas siap yang menyamar seperti malaikat tetapi berhati iblis.

Dosa Indonesia di poin ini sangat besar. Bayangkan, berapa ratus generasi Papua dan non Papua yang tersesat akibat fakta sejarah yang sengaja disembunyikan. Berapa generas Papua tidak tahu sistem kehidupan orang Papua di masa lalu. Kalau soal, kerajaan-kerajaan dan sistem perjungan Indonesia sudah pasti mereka pelajari secara rutin.

  1. Melakukan Genosida Terselubung dan Sistematis di Papua.

Bukan rahasia lagi hari ini penduduk Papua menjadi minoritas di atas tanahnya sendiri. Sudah banyak penelitian membuktikan bahwa orang Papua akan punah pada tahun 2050 keatas. Proses genosida terselubung itu terus meminta nyawa orang Papua lagi dan lagi. Indonesia Pandai bersilat lidah mengolah fakta menjadi opini omongan kosong.

Di dunia internasional, Indonesia tampil sebagai pahlawan kemanusian. Kita lihat saja, Indonesia mati-matian mendukungan kemerdekaan Palestina. Bantahan pelanggaran Ham dalam sidang dewan komisi Ham PBB tahun 2016 lalu ketika ditantang tuju negara. Mereka mengleim mereka paling humanis dari pada negara lain dengan alasan telah meratifikasi lebih banyak intrumen Ham. Ketika ditanya negara luar seputar Ham Papua. Indonesia dengan santainya mengatakan, Papua baik-baik saja. Papua adalah masalah Internal Indonesia yang tidak boleh diintervensi oleh negara lain.

Namun sayang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh juga. Indonesia tetap menerima 5 rekomendasi ham PBB  tahun lalu. Di tambah lagi dengan desakan yang membuat Indonesia harus mengizinkan pelopor khusus PBB langsung ke Papua.

Dan yang terbaru, saat Indonesia menyampaikan laporan HAM dalam negeri pada Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB pada 3-5 Mei 2017 di Jenewa. Terdapat 11 negara yang menanggapi situasi Ham di Papua. Negera-negara itu adalah Jerman, Austria, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Swiss, Inggris, dan Irlandia Utara, Belgia, Meksiko, Belanda, dan Norwegia.

Seiring berjalannya waktu poin ini akan menjadi dosa Indonesia yang berbalik mempermalukan Indonesia di forum resmi internasional. Senjata makan tuan, Indonesia akan menuai hasil dari dosa-dosa masa lalunya terhadap Orang Papua.

  1. Mengadu Domba Orang Papua dan Membentuk Mindset Publik dengan Media
 
Sumber:cerewetjangkri/Barisan Merah Putih Papua

Satu proses politik yang tidak disadari orang Papua saat ini adalah membangun basis pro Indonesia di Papua secara masal yang mencangkup semua lini kehidupan orang Papua. Politik ini mulai nampak ketika rakyat Papua pro merdeka memperkuat basisi diplomasi di wilayah Pasifik. Indonesia dikritik habis-habisan di forum-forum internasional terkait situasi Ham Papua.

Lantas apa yang dijalankan Indonesia?

Pertama:
Pengangkatan Mayjen Joppye OnesimusWayangkau sebagai Panglima Kodam (Pangdam) Kasuari di Kodam XVIII/Kasuari. Paulus Waterpauw naik jadi Polda Papua dan dimutasi menjadi Wakil Kepala (Waka) Badan Intel Keamanan (Baintelkam) Mabes Polri dan saat ini menjadi Kapolda Sumatra Utara. Selain itu, belum lama ink Panglima Kodam (Pangdam) XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Hinsa Siburian menyebut sejak 2013 hingga 2017 sebanyak 1.500 putra asli Papua dilantik pada jenjang tamtama, bintara dan perwira TNI AD. Sementara itu, 70 Persen Putra Asli Papua Dididik Jadi Polisi.

Meski hanya asumsi, pengangkatan di atas ini terbilang laju dan hal yang wow…bagi saya. Sebelumnya, saya tidak pernah melihat anak asli Papua direkrut dalam jumlah seperti itu. Apa lagi menjabat sebagai Kapolda dan Pangdam. Ini konyal dan hal baru kawan! Apakah ini merupakan bentuk perhatian negara? Tidak. Kawan, sistem sedang menggiring kita menuju sebuah permusuhan yang besar.

Ketika melihat situasi seperti ini, saya jadi teringat kata Arie Keriting, komika Indonesia. Kita di Indonesia Timur kalau soal fisik pasti kita yang diutamakan, padahal kita sering dipandang sebagai tempat dengan anggka gisi buruk di Indonesia. Besok di Papua ketika TNI/PORLI diduki oleh orang asli Papua sendiri dan banyak adik-adik kita yang dipasang pada barisan depan. Disitulah  jargon lama, orang Papua makan orang Papua itu akan nampak kepermukaan.

Selain itu, siapasih yang tidak mengenal orang Papua? Orang Papua itu tidak sama dengan orang Jepang. Kalau orang Jepang, jangankan pengkhianat, diri sendiri saja jika gagal dalam memperjuangkan bangsa dan negaranya. Ia akan bunuh diri. Orang Papua itu identik dengan ikatan kekeluargaannya sangat kuat.

Pertanyaannya apakah berani anda bunuh adik anda ketika ia berhadapan dengan anda?

Disinilah dilematis yang akan tampak ketika yang anda hadapi di jalan adalah saudara dan adik anda sendiri!

Inti dari proses ini adalah Indonesia memperkuat basis rakyat asli Papua pro Indonesia di dalam negeri, karena di luar negeri Indonesia banyak mendapat respon negatif terkai situasi Papua. Politik aduh domba lainya yang Indonesia gunakan adalah kebanyakan TNI/Polisi putra asli Papua yang berasal dari wilayah pesisir ditugaskan kedaerah gunung.

Yah, karena mereka tahu ketika polisi-polisi asli Papua dari Pantai ini melakukan sesuatu yang mengorbankan orang Papua Gunung dalam menjalankan tugas mereka sebagai keamanan maka besar kemungkinan orang Papua gunung akan menstikma itu dengan perbuatan orang Pantai. Padahal pelakunya hanya satu orang. Tidak percaya? Coba saja perhatikan, ketika satu orang gunung berbuat sesuatu yang jelek, maka orang Papua Pantai akan pukul rata itu  dengan kata, itu perbuatan orang gunung. Begitu juga sebaliknya.

Mengapa hal itu terjadi?

Karena mereka tahu persoalan Papua gunung dan Papua Pantai merupakan luka lama yang terus dipelihara Indonesia. Selain itu, mereka tahu bahwa orang Papua itu cepat terpancing emosi dan tidak bisa melihat suatu persoalan secara objektif. Artinya, soal suku dan kekeluargaan masih kental dalam kehidupan orang Papua.
Mau salah atau benar kalau dia sapu keluarga, sa pu suku, atau sa pu marga maka sa akan membela dia mati-matian Hal kecil-kecil seperti Itulah yang sering terjadi di Papua dan lama-kelamaan sikap dan tindakan kita yang semacam ini dimanfaatkan oleh si pengintai yang terus meminta nyawa orang Papua.
Kedua: 

Frans Kaisepo sebagai Pahlawan nasional diabdikan pada uang kertas Rp.10.000. Membentuk barisan merah putih di Papua. Membagi dan meracuni mindset masyarakat Papua dengan politik peca-belah antara Papua gunung dan Pantai yang juga terus bersarang dibenak gererasi muda Papua.

Bersamaan dengan itupulah informasi keterlibatan asing di Papua terus di besar-besarkan melalu media ternama di negeri ini. Padahal mereka lupa, sejak awal Papua dianeksasi asing sudah terlibat di Papua. Akibat dari itupulah yang membuat masalah Papua terus menjadi kangker jinak yang bertubuh subur ditubuh negara yang berinisial NKRI.

Politik wajah pahlawan Frans Kaisepo pada uang Rp. 10.000 ini, terbilang sederhana tetapi mampu menarik simpat dan empat rakyat Papua terhadap Indonesia. Mereka merasa dihargai dan menjadi bagian dari NKRI. Bukan hanya itu, mulai bermunculan media-media tandingan yang turut menyembuntikan fakta. Media-media ini hanya mengekspos hal-hal yang baik di Papua. Sedangkan  dosa negara yang tejadi di Papua mereka sembunyikan.

Itulah politik.

Di akhir artikel ini, satu pernyataan saya kepada anda yang membaca artikel ngawur ini. Kawan semua itu terjadi di atas tahun 2012. Ketika isu Papua terus mendunia. Jika ada hal semacam ini dibawah tahun 2012, terutama yang berkaitan dengan dua poin di atas ini. Mohon tinggalkan sumbernya, agar Dihai pun lebih banyak belajar. Terimah kasih.

Sumber Bacaan:

[1]. Mongbay..co.id online edisi, 10/5/2012. Greenpeace : 300 Ribu Hektare Hutan Papua Rusak Tiap Tahun. Diakses pada 29/04/2017. Pukul 16.30.

[2]. Mongbay..co.id online edisi, 10/5/2012. Greenpeace : Perusahaan Kuasai 14 Juta Hektare Lahan dan Hutan Papua. Diakses pada 29/04/2017. Pukul 16.30.

[3]Kompaskom.com online edisi, 27/04/2017. Lapor Perkembangan HAM ke PBB, Indonesia Siap Dicecar 93 Negara Diakses pada 29/04/2017. Pukul 16.30.

[4.]Netralitas.com online edisi, 10/8 2016.70 Persen Putra Asli Papua Dididik Jadi Polisi. Diakses pada 29/04/2017. Pukul 16.30.
[5]tniad.mil.id online 15/4 2017.Sekitar 1.500 Putra Asli Papua Jadi TNI. Diakses pada 29/04/2017. Pukul 16.30.

[6] Tabloid Jubi online edisi 7/6/2017.11 negara tanya kemajuan penegakan HAM Papua di UPR-27, tidak gubris pembangunannya. Di akses pada, 29/04/2017/Pukul 16.20.

Sejarah Singkat Berdirinya Freeport di Era Suharto —


M2000 – Gerakan komunis PKI 65 seringkali di hubung-hubungkan dengan freport . PKI yang berbasis di Uni Soviet jelas hambatan bagi Amerika untuk menginvasi Indonesia .Padahal kedua negara adi daya ini sedang berada dalam situasi bermusuhan ” Perang Dingin “. Menurut sejarahnya , CIA menggunakan tangan dingin Suharto untuk membantai PKI dengan isunya ” Dewan […]

melalui Sejarah Singkat Berdirinya Freeport di Era Suharto —

“Ekopol” Baku Tembak di Freeport — Tribun Arafura


Oleh : Arkilaus Baho* Konflik bersenjata diakhir bulan ini sekitar Tembagapura areal Freeport. Dari pihak aparat (satgas pengamanan objek vital) hingga masyarakat sipil yang tak tahu apa-apa jadi korban. Penembakan tersebut bukan saat ini saja. Konflik bersenjata kerap terjadi tanpa siapapun menduga. Ada yang bilang itu KKB, GSP, GPK bahkan menyebut OPM secara gamblang. Awalnya, […]

melalui “Ekopol” Baku Tembak di Freeport — Tribun Arafura

Militer Indonesia Memasuki Asrama Mahasiswa Mamberamo Tengah Papua Tanpa Izin


Militer Indonesia Memasuki Asrama Mahasiswa Mamberamo Tengah Papua Tanpa Izin
Militer Indonesia Memasuki Asrama Mahasiswa Mamberamo Tengah Papua Tanpa Izin Militer Indonesia saat memaksa dan merampas handphone (HP) milik salah satu mahasiswa Papua BANDUNG,
Tabloid WANI — Pada hari ini kembali lagi militer Indonesia (TNI/Polri/BIN) mengintimidasi mahasiswa Papua asal Mambramo Tengah di Bandung, Jawa barat setelah sebelumnya terjadi hal yang sama pada 24 Oktober 2017 lalu. Baca ini: Mahasiswa Mamteng di Jawa Dikagetkan dengan Kebijakan Bupati Pada pukul 12:00 waktu setempat Militer Indonesia berjumlah delapan orang diantaranya, delapan (8) oknum polisi, dua (2) oknum TNI dan dua (2) lainnya adalah Inteljen, mengepung dan memasuki asrama mahasiswa Papua asal Mambramo tengah tanpa ijin penghuni Asrama tersebut dan mengintimidasi dan mengiterogasi mahasiswa Papua yang berada di dalam asrama tersebut.Mereka memasuki setiap kamar penghuni kemudian memeriksa segalah macam barang-barang yang ada di dalam asrama dan setiap kamar dan bahkan mau merampas handphone (HP) mereka. Militer Indonesia Memasuki Asrama Mahasiswa Mamberamo Tengah Papua Tanpa Izin Seperti yang dikemukakan oleh salah satu mahasiswa Papua asal Mambramo tengah yang juga adalah korban intimidasi Arnold Meaga mengatakan, Kedatangan kali kedua ini tindakan yang di implementasikan oleh pihak keamanan dalam hal ini TNI atas mahasiswa Mamberamo Tengah Papua sampai dengan masuk ke dalam kamar, periksa semua barang-barang dalam kamar masing-masing penghuni Asrama mahasiswa Mamberamo Tengah Papua, bahkan Hp yang di pegang oleh kami sampe-sampe mau di rebut oleh aparat keamanan TNI, situasipun semakin tegang namun kami dapat mengendalikan emosi kami sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan antara kami dan pihak keamanan. Lanjut Meaga, Ia mengatakan tindakan militer Indonesia kali ini sangat keterlaluan dan sangat represif tehadap mahasiswa Papua asal Mambramo tengah, tindakan ini sangat tidak beretika dan sangat meresahkan, tuturnya. Militer Indonesia Memasuki Asrama Mahasiswa Mamberamo Tengah Papua Tanpa Izin setelah melakukan intimidasi kepada mahasiswa Papua asal Mambramo tengah, aparat militer ini pun melakukan interogasi kepada mereka dengan beberapa pertanyaan yang mereka lontarkan diantaranya,(1) Militer Indonesia menanyakan terkait bendera kuba dan Bintang Kejora yang terlukis pada tembok asrama, (2) Meminta jumlah data penghuni di asrama/kontrakan (3) Anda tau ini bendera apa, (4) Kulia kalian di mana dan masuk kulia jam berapa (5) Nama ketua ikatan mahasiswa di sini siapa (6) Siapa saja senior-senior di sini. (7) Satu orang dari militer Indonesia tersebut hendak memaksa salah satu mahasiswa Papua asal Mambramo tengah untuk berdiskusi (Vero Weya) namun, tidak diberi respon. (*)

Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2017/11/militer-indonesia-memasuki-asrama.html

Peneliti LIPI: Orang Papua Tanya Infrastruktur untuk Siapa


Peneliti LIPI: Orang Papua Tanya Infrastruktur untuk Siapa
Peneliti LIPI, Adriana Elisabeth. Jakarta — Dalam sisa masa jabatan yang tinggal dua tahun, Presiden Joko Widodo diminta untuk bergerak cepat memberdayakan rakyat Papua yang dewasa ini merasa justru semakin tersingkir oleh pembangunan infrastruktur di tanah mereka. Inisiatif dialog sektoral Jakarta-Papua diharapkan bertujuan mendengarkan apa yang dikehendaki orang Papua dan mau kemana pembangunan yang saat ini digalakkan. Bukan sebaliknya, menjadi ajang mendesakkan konsep Jakarta untuk Papua. Hal ini mengemuka dalam percakapan satuharapan.com dengan Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth, salah satu ahli yang menyusun buku Papua Road Map, yang antara lain mengetengahkan peta jalan dialog Jakarta-Papua, (27/10). “Selama tiga tahun ini fokus (Presiden) Jokowi (di Papua) kan infrastruktur. Tidak ada yang menyangkal lah. Tetapi kemudian orang Papua bertanya itu untuk orang Papua atau untuk investor. Ternyata infrastruktur itu terhubung untuk daerah investasi. Sementara di Merauke (Orang Papua) semakin tersingkir. Itu kan harus dibicarakan (dalam dialog),” kata Adriana Elisabeth. “Memang Jokowi mengatakan prioritasnya infrastruktur. Itu tidak salah. Tetapi kapan orang Papua akan diberdayakan. Masa kerja (Jokowi) tinggal dua tahun ini. Maka perlu duduk (bersama). Katakan Pak Jokowi tinggal dua tahun, bisakah dia memberdayakan orang Papua untuk memanfaatkan infrastruktur yang sudah terbangun, bukan hanya untuk investor. Nah ini bisa didialogkan. Hal-hal yang selama ini belum terjawab. Yang Papua mau itu sebetulnya apa, tidak pernah dibicarakan. Semua konsep itu datang dari Jakarta. Tidak salah. Tetapi ini harus bicara manusia, bukan fisik saja,” lanjut dia. Baca ini: Bupati Mimika, Eltinus Omaleng akan Dialog dengan TPN-PB yang Gencar Melakukan Aksi di Tembagapura Adriana Elisabeth mengatakan hal ini tatkala menjawab pertanyaan seputar dialog Jakarta-Papua yang tengah diinisiasi oleh pemerintahan Jokowi. Presiden Joko Widodo telah menunjuk tiga orang sebagai person in charge (PIC), yaitu Menkopolhukam Wiranto, Kepala Staf Presiden, Teten Masduki, serta cendekiawan asal Papua, Neles Tebay. Adriana menggarisbawahi bahwa menurut pemahaman dirinya, dialog sektoral yang tengah digagas ini berbeda dengan dialog sektoral yang ada pada proposal LIPI dalam buku Papua Road Map. “Saya tidak berada di dalam penyusunan (yang dilakukan oleh pemerintah), saya hanya diundang sebagai narasumber. Dan Anda bisa lihat bedanya di proposal (LIPI) dan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dialog sektoral yang diajukan LIPI bukan hanya dialog pembangunan. Itu banyak, bisa dialog pembangunan, HAM, bisa isu apapun. Ini berbeda dengan dialog yang ingin diadakan pemerintah. Misalnya, salah satunya yang digagas Bappenas, itu tentang pembangunan. Apa yang telah dilakukan, bagaimana mengoptimialisasi. Saya memiliki pandangan yang berbeda. Saya sudah sampaikan ketika berbicara di KSP, jangan takut berdialog, termasuk soal HAM. Karena itu luas aspeknya. Jangan hanya dialog sosial dan budaya,” tutur Adriana. Sejauh ini Adriana belum mengetahui progres rencana dialog yang ingin dilakukan pemerintah. “Kepada Pater Neles saya pernah menyampaikan, sejauh yang saya paham Pak Jokowi cepat kerjanya. Harus cepat difollow up. Saya tidak tahu apakah sudah difollow up. Saya tidak mau mengintervensi proses. Kalau diminta, saya jawab. Karena otoritasnya sudah pada tiga orang yang diminta oleh presiden,” kata Adriana. Meskipun demikian, ia mengakui banyak pihak di Papua yang menolak dialog sektoral yang digagas oleh pemerintah. Sebab dialog sektoral dipersepsikan hanya bicara soal hasil pembangunan. Padahal, lanjut Adriana, seharusnya semua hal dapat dibicarakan di sana, termasuk soal HAM. “Karena semua orang di Papua bicara hal itu. Dan membicarakan itu seharusnya tidak jadi masalah. Tetapi kelihatannya ketiga PIC masih dalam proses menerima masukan. Kemudian kita tahu tentang latar belakang Pak Wiranto. Mungkin saja begitu. Sekarang ini (mereka) belum memutuskan. Tetapi menurut saya pemahaman HAM harus dibicarakan terlebih dahulu,” kata dia. Baca ini: Dialog Jakarta-Papua Agenda Menghancurkan ULMWP Dan Dukungan Internasional Copyright ©Satu Harapan “sumber” Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com

Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2017/10/peneliti-lipi-orang-papua-tanya-infrastruktur-untuk-siapa.html