Papua, Nara, dan Kualitas Diplomasi Indonesia


Nara Masista Rakhmatia (Sumber: google.co.id)

Akhir-akhir ini, banyak berita meliput Nara Masista Rakhmatia, berkaitan dengan performanya dalam Sidang Umum PBB ke-71 tahun 2016 ini. Konon, setelah saya mencari tahu, Nara penah belajar di jurusan Hubungan Internasional UI. Tentu bermanfaat, mengingat pekerjaannya kini sebagai seorang diplomat muda yang diharapkan banyak pihak mampu memberikan angin segar untuk Indonesia. Tidak bagi saya. Saya juga mengenyam pendidikan S-1 di jurusan yang sama, hanya saja saya masih berstatus sebagai mahasiswa tingkat akhir di UGM.

Mari berkiblat ke arah yang lain, dibandingkan memuji-muji Nara karena kecantikannya dan identitasnya sebagai perempuan. Tentu tidak mengherankan ketika banyak media massa meliput  Nara dengan menjunjung tinggi kecantikannya dan pesona keperempuanannya, melihat kondisi masyarakat Indonesia yang masih begitu patriarkis, lack of gender knowledge, dan tentu media massa yang malas belajar serta hanya mencari rating atas berita yang diproduksi.

Melihat Nara membuat seakan-akan kualitas diplomasi Indonesia membaik, sesederhana terwujudnya representasi politik perempuan di kancah Internasional. Tapi tunggu dulu. Jika representasi politik perempuan sudah ada dan hal tersebut dikatakan sebagai salah satu keberhasilan feminisme, apakah Nara yang dianggap sebagai representasi dari perempuan di dunia politik sudah membawa nilai-nilai anti-penindasan? Mengingat salah satu hal terpenting dari feminisme adalah semangatnya melawan penindasan.

Strategi diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dapat dilihat melalui penugasan diplomat junior seperti Nara dan bukannya menteri atau Presiden seperti yang mereka lakukan. Hal ini nampak remeh, tapi sebenarnya sangat simbolis. Indonesia hendak menunjukkan bahwa negara-negara seperti Kepulauan Solomon dan Vanuatu tidak memiliki bargaining position yang setara dan imbang dalam forum ini.

“(…)dengan mengintervensi kedaulatan negara lain dan melanggar integritas teritorialnya. Kami menolak mentah-mentah sindiran terus-menerus dalam pernyataan mereka. Itu jelas mencerminkan ketidakpahaman mereka terhadap sejarah, situasi saat ini, dan perkembangan progresif di Indonesia, termasuk di Provinsi Papua dan Papua Barat. Serta manuver politik yang tidak bersahabat dan retoris. Pernyataan politis mereka itu dirancang untuk mendukung kelompok-kelompok separatis di provinsi-provinsi tersebut yang begitu bersemangat terlibat mengganggu ketertiban umum dan melakukan serangan teroris bersenjata terhadap masyarakat sipil dan aparat bersenjata.”

Mari mulai kita cermati bagian ini. Banyak yang harus dipertanyakan; mulai dari intervensi, ketidakpahaman sejarah, perkembangan progresif Indonesia dalam pemenuhan HAM, dan teroris. Kalau sorotan dan tekanan yang diberikan oleh negara Kepulauan Solomon dan Vanuatu dikatakan sebagai intervensi, darimana hal itu berasal? Bukankah justru sebagian masyarakat Papua menuntut untuk dilaksanakannya referendum? Ini adalah bentuk strategi dari sebuah gerakan yang merasa bahwa haknya sebagai warga negara tidak dipenuhi oleh negaranya sendiri.

Menyoal ketidakpahaman sejarah, justru seharusnya pernyataan tersebut ditujukan bagi Indonesia sendiri yang menerapkan DOM (Daerah Operasi Militer) di Papua. Meski secara legal status DOM di Papua telah dicabut, saya menyaksikan secara langsung bahwa Papua saat ini masih merupakan DOM yang ilegal. Bagaimana tidak? Markas-markas militer begitu menjamur, peran-peran militer dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat di sana begitu mengakar, dan pembungkaman atas suara-suara masyarakat Papua terus terjadi.

Kemudian soal perkembangan progresif Indonesia dalam pemenuhan HAM. Bagaimana dengan diabaikannya berbagai pelanggaran HAM di Indonesia, mulai dari penghilangan paksa, termasuk para aktivis HAM, politisi kiri, hingga kasus agraria yang justru makin jadi.

Teroris? Mari diskusikan dan kita debatkan. Definisi atas suatu tindakan adalah terorisme atau bukan bisa dilihat melalui penggunaan aksi terornya, dan kekhasan aksi teror itu bukan terletak pada korbannya secara langsung, melainkan pada responnya, yang memang bertujuan menyebarkan teror. Dengan demikian, gerakan kelompok-kelompok pro-demokrasi, pro-referendum yang digadang-gadang sebagai kelompok separatis tidak bisa begitu saja dilabeli sebagai teroris. Jika sedikit jeli pada tujuan gerakan-gerakan, ini mereka justru merupakan sebuah liberation front.

Banyak dari mereka yang berjuang tanpa mengandalkan aksi teror dan menariknya banyak negara yang menggunakan aksi teror, salah satunya Indonesia. Mengirimkan pasukan militer ke berbagai kasus sipil, memasuki ranah-ranah yang sama sekali bukan merupakan bidangnya, seperti; membubarkan massa aksi, penggusuran, dan dan tentu masih banyak serentetan kasus lain yang tidak mungkin cukup jika dituliskan di sini.

Selama ini sebagian besar orang Indonesia menganggap masyarakat asli Papua sebagai ‘liyan’. Hal tersebut tentu tidak lepas dari stigma,pun pengetahuan yang dikuasai dan dibentuk negara. Oleh karenanya, ada insekuritas yang melingkupi sebagian besar masyarakat Indonesia di luar masyarakat asli Papua sendiri, yang sebenarnya tidak pernah terbukti. Sehingga yang kita sebut dengan ‘teror’ ini muncul dari diri mereka sendiri karena pengetahuan yang dimonopoli. Rasa takut justru muncul dari perasaan ‘keliyanan’ sebagian besar masyarakat Indonesia atas masyarakat asli Papua.

Dengan demikian, sejak lama, masyarakat asli Papua telah dilihat bukan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi sebagai the others. Bukankah hal ini justru menimbulkan pertanyaan baru, sebenarnya siapa yang menyebarkan teror?

Dan siapa yang kelak paling mungkin menjadi teroris? Mengingat negara memiliki kekuatan yang begitu besar, termasuk dari kelengkapan senjata yang bisa digunakan secara bebas atas komando paling tinggi.

“(…)Negara-negara itu juga menggunakan informasi yang salah dan mengada-ada sebagai landasan pernyataan mereka.(…)Tuan Presiden, komitmen Indonesia terhadap HAM tak perlu dipertanyakan lagi. Indonesia adalah anggota Pendiri Dewan HAM PBB. Indonesia telah menjadi anggota dewan tersebut selama tiga periode, dan saat ini menjadi anggota dewan keempat kalinya. Indonesia adalah penggagas komisi HAM antar-pemerintah ASEAN, dan komisi independen –permanen OIC. Indonesia sudah meratifikasi delapan dari sembilan instrumen utama HAM, semuanya terintegrasi dalam sistem hukum nasional negara kami, dibanding hanya empat oleh negara Kepulauan Solomon, dan lima oleh negara Vanuatu.(…)Indonesia memiliki KOMNAS HAM yang aktif dan kuat  sejak tahun 1993, masyarakat sipil yang aktif dan media yang bebas.(…)Sebagai kesimpulan, Tuan Presiden, ada pepatah di kawasan Asia Pasifik kami; ketika seseorang menunjukkan jari telunjuknya pada yang lain, jari jempolnya secara otomatis menunjuk pada wajahnya sendiri. Terima kasih.”

Berkaitan dengan kesalahan informasi, kita sebenarnya dapat dengan mudah menemukan bukti berbagai pelanggaran HAM dan tentu penindasan struktural-kultural yang terjadi di Papua. Mulai dari DOM ilegal yang masih berjalan hingga kini, kasus Biak, Wasior, Wamena, Paniai, hilangnya Aristoteles Masoka, Theys Eluay, Opinus Tabuni, penangkapan aktivis pro-referendum, diterlantarkannya ekspatriat yang dulu melarikan diri karena DOM dan diminta kembali ke Indonesia pada tahun 2009.

Selain itu, tersingkirnya masyarakat asli Papua dari tanahnya sendiri karena banyak transmigran yang mulanya adalah purnawirawan-purnawirawan yang masih ditugaskan sebagai intelijen (salah satunya di Keerom), penguasaan pengetahuan, pembentukan opini  dan kebijakan yang diskriminatif terhadap masyarakat asli Papua di berbagai bidang termasuk ekonomi-politik, serta tentu masih banyak lagi yang lain.

Menggagas sebuah ide tidak serta-merta membuat si penggagas menerapkannya dalam sendi kehidupannya. Dalam artian, meskipun Indonesia telah menjadi penggagas, terlibat, dan berpartisipasi aktif dalam pembentukan berbagai forum HAM, meratifikasi sebanyak apapun instrumen HAM, Indonesia tidak layak disebut sebagai negara yang menghormati HAM.

Merespon penutup yang diberikan Nara, andai-andai Nara lupa bahwa ketika Nara menutup jawaban dan begitu menghayati teks yang telah dituliskan para senior, tidak hanya ucapan Nara yang menunjukkan penghayatan tetapi tubuh Nara sama sekali tidak memberikan penolakan terhadap apa yang dibaca. Nara pun melakukan sebuah gesture ‘menunjuk’  dan pada saat yang bersamaan persoalan ‘menunjuk’ pihak lain ini sedang ia bahas melalui sebuah peribahasa. Cukup menghibur rasanya, melihat seseorang yang sedang menggurui pihak lain tanpa sadar sedang ‘menelanjangi’ dirinya sendiri.

Sebenarnya, bukankah apa yang dilakukan Indonesia di dalam Sidang Umum PBB ke-71 ini adalah mimic atau gerakan meniru apa yang dilakukan ‘Barat’ dalam tindakan imperialisme mereka? ‘Barat’ melakukan penundukan dengan cara membuat white people superior dan berhak atas negara dunia ketiga (sebutan yang juga berasal dari mereka), ketika coloured people dianggap sebagai inferior,  pemberontak—separatis. Lalu apa bedanya dengan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Papua?

Sebagai seorang akademisi, kita boleh melakukan kesalahan, tetapi tidak boleh berbohong. Setidaknya hal ini yang kerap menjadi pengingat bagi para mahasiswa di kampus tempat saya mengemban ilmu. Sebagai akademisi tentu Nara telah menyalahi perannya, membohongi diri, dan menafikkan realita yang sedang terjadi di Papua, mengingat latarbelakang Nara yang konon juga berkenaan dengan HAM.

Dalam berdiplomasi, kita patutnya mengatakan hal yang benar, meski tidak semua yang benar dikatakan. Bahkan aturan dasar dalam berdiplomasi paling dasar ini sudah dilangkahi oleh Indonesia melalui Nara. Apakah Indonesia tidak mampu memiliki kemampuan diplomasi yang lebih baik ketimbang berbohong?

Dan kelak, apakah Papua tidak pantas untuk merdeka?

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s