Bayar Kepala Tak Efektif Selesaikan Konflik di Papua


Bayar Kepala Tak Efektif Selesaikan Konflik di Papua
Ilustrasi Situasi Pertikaian Antar Masyarakat di Papua - Jubi/IST
Ilustrasi Situasi Pertikaian Antar Masyarakat di Papua – Jubi/IST

Jayapura, Jubi – Sekretaris Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Mathea Mamoyau menyatakan, penyelesaian konflik antar masyarakat di Papua, terutama masyarakat masyarakat adat dengan cara bayar kepala dinilai tak efektif.

Ia mengatakan, sistem penyelesaian adat bayar kepala justru berpotensi sebagai lahan bisnis bagi pihak yang bertikai. Selama ini perselisihan antar masyarakat yang diselesaikan dengan bayar kepala, tetap tak menjamin menyelesaikan konflik hingga ke akarnya.

“Harusnya penyelesaian konflik antar masyarakat tak membiasakan penyelesaian bayar kepala. Bayar kepala itu tak menyelesaikan masalah. Bukan solusi. Itu tak mengajari orang patuh pada proses hukum formal. Selama ini jika terjadi konflik, dilakukan pembayaran kepala. Mungkin ini adalah adat, tapi sudah tak relevan lagi dilakukan kini. Jangan lagi melakukan sistem bayar kepala,” kata Mathea menjawab pertanyaan Jubi, Kamis (19/5/2016).

Menurutnya, setiap masalah antar masyarakat, terutama antar suku harusnya diselesaikan sesuai hukum positif. Dikhawatirkan, penyelesaian bayar kepala berpotensi dijadikan bisnis. Akibatnya, nyawa seolah tak ada artinya. Bisa dibeli dengan uang.

“Secara adat, itu mungkin aturan. Tapi tak menutup kemungkinan, jika sistem itu terus dilakukan, bisa saja konflik antar warga akan sengaja diciptakan untuk mendapat materi. Bisa mendatangkan uang hingga miliaran rupiah,” ucapnya.

Katanya, kondisi itu tak bisa terus dibiarkan. Harus dilakukan penegakan hukum positif dalam menyelesaikan konflik di masyarakat. Penyelesaian secara adat dengan cara bayar kepala dinilai hanya penyelesaian semu. Tak akan memberikan efek jera.

“Itu tak akan menjamin konflik tak akan terjadi lagi. Justru bisa dimanfaatkan untuk mendapat keuntungan. Sisi ini yang harusnya dilihat. Kalau terus seperti itu, dari mana sumber dana untuk untuk sistem bayar kepala. Dalam APBD tak ada dianggarkan itu,” katanya.

Gubernur Papua, Lukas Enembe pada suatu kesempatan juga menyatakan pembayaran denda kepala yang selama ini dilakukan jika terjadi konflik antar masyarakat di Papua, jangan dijadikan tradisi.

“Bayar kepala jangan dijadikan tradisi. Itu tak akan pernah menyelesaikan masalah,” kata Enembe kala itu.

Katanya, jika setiap pertikaian antar warga diselesaikan dengan pembayaran kepala atau denda adat, hal itu tetap tak akan menyelesaikan akar masalah. (*)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s